Rabu, 17 Juni 2009 | M

Media Centre Global Platform

Geneva –  Krishna Pribadi, Ketua Dewan Eksekutif Planas PRB Indonesia mengakui perlunya ownership (rekanan) bagi Dinas terkait untuk membangun Building Code. ” Jangan asal diberikan untuk pemerintah daerah saja, tapi juga harus dipikirkan sumber daya yang cukup,” ujarnya.

Hal ini diungkapkan usai mengikuti side event pada Global Platform yang membahas pembangunan yang lebih aman lewat saling berbagi pengalaman tentang keberhasilannya di negara masing-masing.

Selain itu, delegasi dari Jepang dan Nepal membagikan pengalamannya proses membangun Building Code secara holistik yang berkaitan dengan penerapan disiminasi yang melibatkan beberapa proses, mulai dari training  hingga pembuatannya.

” Saya tertarik dengan Vietnam, karena mereka mulai dari bottom up membuat pedoman bangunan sederhana dengan 10 kiat dan tahapannya, hingga akhirnya pedoman tersebut diadopsi oleh pemerintah dan dijadikan standard nasional,” Krishna menambahkan.

 Lebih lanjut dia menjelaskan, kritikannya dalam event tersebut adalah perlunya ketersediaan sumber daya, tools, ekspertis, financial, system,dan support bila ingin membuat Building Code hingga semuanya menjadi jelas dan mudah untuk dilaksanakan.

” Saya juga menyarankan agar mendorong memberi tekanan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan dananya untuk sumber daya yang cukup hingga hasil yang diharapkan bisa dicapai,” tandasnya.

arg-trn/skala